Jika tak lolos menjadi Capres ataupun Cawapres, Gubernur Gorontalo Fadel Muhamad di nilai berpotensi memegang jabatan menjadi Menteri Badan Perencanaan Nasional (BAPENNAS). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rektor UNG Nelson Pomalingo.

”Jika menjadi Menteri BAPENNAS maka fadel tetap dapat merencanakan berbagai strategi pembangunan nasional kedepan ” kata Nelson.

Menurut Nelson dengan keunggulan program dan inovasi yang telah berhasil di buktikan oleh Fadel Muhamad ketika berada di daerah akan menunjang kapasitasnya untuk duduk sebagai menteri bapenas ditambah lagi seluruh program menteri dalam kabinet harus melalui badan perencanaan nasional.

“Ibaratnya menteri BAPENNAS merupakan jabatan wakil presiden kedua ”candanya. Disisi lain Partai Golkar secara resmi telah mengumumkan hanya akan mencalonkan Jusuf Kalla untuk menjadi Capres dalam Pilpres mendatang. Hal ini secara otomatis menutup peluang para kader Golkar yang memiliki keinginan untuk maju dengan mengunakan “kendaraan” politik partai berlambang beringin ini.

Panwas memperingatkan partai politik untuk tidak melibatkan anak anak dalam kampanye terbuka. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu anggota panwas provinsi gorontalo Jusri Utiarahman.

Jusri menegaskan peringatan ini juga di perkuat dengan masuknya surat dari Bawaslu dan komisi perlindungan anak tentang himbauan larangan pelibatan anak anak dalam setiap kampanye politik. “Larangan ini juga berlaku bagi warga yang belum memiliki hak pilih “ tegasnya.

Disisi lain persoalan pelibatan anak anak dalam kampanye masih kerap terjadi di gorontalo padahal ketua komnas perlindungan anak seto mulyadi mengungkapkan tercatat sedikitnya enam anak meninggal dunia ketika mengikuti kampanye pemilu 2004 kemarin.

Memasuki hari ke lima, empat partai politik di provinsi gorontalo belum memasukan daftar juru kampanye. Demikian yang diungkapkan oleh ketua KPU Provinsi Gorontalo Salahudin Pakaya.

“Ke empat partai politik ini masing masing partai pengusaha dan pekerja Indonesia, partai kedaulatan, partai damai sejahtera dan partai pemuda Indonesia” ungkapnya. Lebih lanjut Salahudin menuturkan keempat partai politik ini terancam tidak mendapatkan surat tanda pemberitahuan dari kepolisian yang akan melakukan pengamanan selama kampanye.

Menurut Salahudin selama keempat partai politik ini tidak memasukan juru kampanye, maka KPU tidak akan mengizinkan untuk melakukan kampanye monolog di depan pendukung partai masing masing. Sementara itu jika tetap memaksa melakukan kampanye, salahudin menegaskan keempat partai politik ini akan berhadapan langsung dengan kepolisian jika terjadi hal yang tidak di inginkan pada saat melakukan kampanye terbuka.