Walikota Gorontalo menolak menandatangani realisasi anggaran 20% untuk pendidikan dengan pemerintah provinsi. Menurut walikota Gorontalo, Adhan Dambea, penolakan ini karena dalam MoU untuk realisasi anggaran pendidikan dengan pemerintah provinsi tidak ada rincian jumlah yang pasti untuk pendidikan yang nantinya akan di ambil dari APBD.

Menurut Adhan, realisasi anggaran pendidikan 20 persen, sangat penting artinya dalam pembangunan dunia pendidikan sehingga di perlukan perhatian serius dari pemerintah. Lebih lanjut Adhan mengatakan, seharusnya pemerintah provinsi dan DPRD provinsi Gorontalo bisa lebih berani dalam merealisasikan dana APBD 20 % untuk pendidikan. Sebelumnya dalam pidato kenegaraan presiden beberapa waktu lalu, pemerintah merencanakan akan memenuhi anggaran pendidikan 20 persen pada tahun 2009 nanti.